28% GST Memacu Pajak Bulanan dari Game Online hingga INR 1,200 Cr

28% GST Memacu Pajak Bulanan dari Game Online hingga INR 1,200 Cr

Node Sumber: 3095548

Pengumpulan GST Pemerintah Saksikan Peningkatan Pengenaan Pajak Pasca 400%.

Pengumpulan GST bulanan pemerintah serikat pekerja dari platform game online telah mengalami peningkatan empat kali lipat sejak penerapan pungutan pajak sebesar 28% yang banyak diperdebatkan pada bulan Oktober tahun sebelumnya. Lonjakan pendapatan pajak ini menyoroti perubahan signifikan dalam lanskap keuangan industri game.

Seorang pejabat senior pemerintah, berbicara kepada kantor berita PTI, mengungkapkan bahwa Pusat tersebut kini mengumpulkan pendapatan GST bulanan sebesar INR 1,200 Cr yang mengesankan dari platform game sejak diperkenalkannya pungutan pajak pada tanggal 1 Oktober 2023. Pengungkapan ini menggarisbawahi dampak fiskal yang besar dari kebijakan tersebut. rezim pajak baru di sektor game.

Sektor Permainan Online Mengubah Lansekap Pajak

Pejabat tersebut menjelaskan lebih lanjut mengenai transformasi ini, dan mencatat bahwa pendapatan GST dari perusahaan game online telah meroket. Pendapatan bulanan yang dulunya sebesar INR 225 Cr kini telah melonjak menjadi kontribusi pajak agregat sekitar INR 1,200 Cr. Peningkatan signifikan ini menyoroti adaptasi industri terhadap struktur perpajakan baru dan komitmennya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Memerangi Platform Permainan Luar Negeri yang Ilegal

Di tengah transformasi di sektor game online ini, muncul kekhawatiran mengenai menjamurnya situs game online ilegal di luar negeri. Pejabat senior tersebut menekankan bahwa, sejak Oktober 2023, belum ada platform semacam itu yang terdaftar di negara tersebut. Namun, otoritas pajak menghadapi tantangan berkelanjutan karena perusahaan-perusahaan luar negeri ini terus-menerus mengubah jaringan pribadi virtual (VPN) dan alamat situs web mereka untuk menghindari deteksi dan tindakan hukum.

Revolusi Perpajakan: Keputusan Dewan GST dan Konsekuensinya

Lonjakan pengumpulan GST yang luar biasa dapat dikaitkan langsung dengan keputusan Dewan GST pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Dewan tersebut memberlakukan GST sebesar 28% pada platform game online, dengan mempertimbangkan nilai penuh taruhan untuk perpajakan. Selain itu, dalam langkah signifikan untuk mengatur industri ini, pemerintah mengamanatkan agar platform e-gaming asing mendaftar ke otoritas GST atau berpotensi menghadapi larangan di dalam negeri.

Kekhawatiran Dalam Negeri dan Dampak Industri

Buntut dari keputusan Dewan GST menimbulkan reaksi beragam di industri game. Meskipun beberapa pemangku kepentingan industri menyambut baik langkah ini sebagai langkah menuju akuntabilitas dan regulasi yang lebih baik, para pelaku industri dalam negeri menyampaikan kekhawatirannya. Mereka mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana pajak tersebut, dengan alasan kekhawatiran akan dampak buruk pada ekosistem game dan potensi hilangnya pekerjaan.

Memperkuat Pergerakan: Rezim Pajak Baru Mulai Berlaku

Meskipun ada permohonan ini, pemerintah tetap menetapkan pungutan pajak menjadi undang-undang. Akibatnya, rezim perpajakan baru secara resmi mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2023, yang menimbulkan efek riak di sektor perjudian.

Tanggapan Industri: PHK dan Penghentian Operasional

Menanggapi kenaikan tarif GST, pemain game terkemuka seperti Hike dan MPL terpaksa mengambil keputusan sulit. Mereka harus memberhentikan ratusan karyawannya untuk mengatasi beban keuangan yang ditimbulkan oleh pajak yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, perusahaan rintisan seperti Striker dan One World Nation menghentikan sementara operasi permainan uang riil mereka atau, dalam beberapa kasus, menutup toko secara permanen karena lingkungan perpajakan yang sulit.

Tindakan Keras terhadap Dugaan Penghindaran GST

Untuk lebih memperkuat penegakan pajak dan memastikan kepatuhan, pihak berwenang dilaporkan mengeluarkan pemberitahuan kepada setidaknya 71 perusahaan game online. Pemberitahuan ini diduga melakukan penghindaran GST sebesar INR 1.12 Lakh Cr antara tahun keuangan 2022-23 dan 2023-24. Komitmen pemerintah untuk mengatasi penggelapan pajak menggarisbawahi tekad pemerintah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam sektor perjudian.

Stempel Waktu:

Lebih dari KaliBerikutnya